Penghargaan dari Presiden Jokowi untuk Karyawan Setjen MPR, DPR dan DPD

31-08-2015 / SEKRETARIAT JENDERAL

39 orang karyawan Setjen MPR, 199 dari Setjen DPR dan 19 dari Setjen DPD mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan atas kesetiaan mengabdi kepada negara selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

 

“Selamat kepada karyawan yang telah mendapat Satyalancana Karya Satya. Saya harap semua bisa mempertahankan semangat mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Sekjen MPR RI Eddie Siregar selaku pembina upacara di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/15).

 

Ia bersama Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Wakil Sekjen DPD Zul Evi Astar, Wakil Sekjen DPR Achmad Juned serta sejumlah pejabat lain kemudian menyematkan secara resmi pin tanda kehormatan kepada karyawan terpilih yang sudah berdiri di tengah lapangan upacara.

 

Marjoni Zuhdi karyawan Setjen DPR yang mendapat tanda kehormatan 30 tahun pengabdian kepada negara menyampaikan keharuannya setelah mendapat penghargaan ini. Ia mengenang kembali masa tugasnya di kesetjenan mulai dari era demokrasi pada saat orde baru sampai kepada parlemen era reformasi sekarang ini.

 

“Saya memiliki kenangan dan menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan demokrasi bangsa di gedung parlemen ini. Era orde baru pejabat sekjen biasa ditunjuk seorang perwira tinggi militer jadi bisa dibayangkan bagaimana DPR saat itu, beda sekali dengan saat ini,”  tutur dia.

 

Dalam lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80/TK/Tahun2015 ada dua orang karyawan yang mendapat penghargaan pengabdian 30 tahun, satu lainnya adalah Yudhi Purwanta. Kegiatan yang merupakan bagian dari upacara dalam rangka Peringatan HUT MPR dan DPR ke-70 ini berlangsung khidmat. (iky) foto:ry/parle/ray

BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...